Kata kunci: Asas, Landasan,. Ayat 2 : Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai. Media berfungsi menyajikan informasi karena masyarakat memerlukan informasi tentang berbagai hal yang terjadi di. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, d). Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Pelaku penegakan hukum mesti. Matakuliah ini membahas berbagai peraturan perundangan yang menjadi landasan kebijakan untuk mengatur media di Indonesia. XVII/MPR/1998 tentang HAM 4. Membicarakan sistem hukum Indonesia berarti membahas hukum secara sistemik yang berlaku di Indonesia (Ilhami Bisri, S. ,2004). 12 tahun 2011 yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. menjadi landasan hukum bagi kinerja pers. “Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak statute law, dan. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Pengertian Undang-Undang Pers Undang-undang pers adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. Kode etik jurnalistik berisi apa-apa yang menjadi pertimbangan, perhatian, atau penalaran moral profesi wartawan. Landasan konstitusional adalah sebuah landasan negara yang berkaitan erat dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. 10 Oemar Seno Adji, Mass Media Dan Hukum,Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. 3. H. Pasal 2 & pasal 4 (1) UU No 40 Th 1999 ttg Pers. BAB 3 PERANAN PERS. Hukum Sebagai Kerangka Landasan Pembangunan Oleh : Suparman Marzuki Suparman Marzuki lahir dl Lampung 2 Maret 1961. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam perkembangan demokrasi di negara kita. 135. KEMERDEKAAN pers seharusnya bisa dijamin sebagai hak asasi manusia (HAM) karena dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menandakan pers berada di ranah publik. b. No. 3. Uud. Ini adalah landasan ketiga dari hukum pers yang berlakuk di indonesia dimana asas yang di berlakukan dan diutamakan adalah uu nomor 40 pada tahun 1999. Di Indonesia kebebasan pers memiliki landasan hukum diantaranya, UUD 1945, UU Pers 1999, UU Penyiaran 2002 dan lain-lain. Rghine Ayrghine Follow. Landasan Hukum Pers Nasional. Pasal 28 E ayat (3) Amandemen II UUD 1945, yang. Hukum Adat Indonesia ( bahasa Belanda: adat recht; bahasa Inggris: Indonesian customary law) adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk seluruh masyarakat Hukum di Indonesia dan dipertahankan oleh rakyat asli Indonesia dalam pergaulan hidup seharihari baik di kota maupun di desa [1] . Edisi revisi, Cetakan ke-8, September 2018. A. Menganalisis pers yang bebas dan bertanggungjawab sesuai kode etik. Sedangkan peran pers menurut Undang-Undang No. Nilai kemanusiaan adalah naluri mengeluarkan perasaan hati kepada orang lain sebagai pribadi yang suaranya ingin diperhitungkan dan timbul dari keinginannya. Beranda Pendidikan Kewarganegaraan Kebebasan Pers: Landasan Hukum, Teori, & Penyalahgunaan Kebebasan Pers adalah kebebasan menggunakan pendapat, baik. Semua lembaga media massa dan wartawan wajib menaati peraturan ini. 7 Kemerdekaan Pers Berdasarkan UU Nomor 40 113 Tahun 1999 3. 3. d. Dengan landasan negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan hendaknya memberikann jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai yang diperintah dan dengan landasan demokrasi,. Sesuai dengan asas moralitas, menurut Kode Etik Jurnalistik, masa depan anak-anak harus dilindungi. Twitter. 40. Pasal 3 UU Nomor 40 tahun 1999 menentukan bahwa fungsi pers ialah sebagai berikut: 1. Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. Etika Jurnalistik F. Media dan Pers. Pada suatu negara yang menjalankan tata kehidupan dan kelangsungan hidup, warga negaranya harus berjalan. Merujuk pada dasar hukum tersebut, koperasi merupakan suatu badan usaha. TNI Suharto yang membelenggu, kebebasan pers kini malah kerap dinilai kebablasan. Pengertian Landasan Konstitusional. DASAR HUKUM DAN LANDASAN PEMILU DI INDONESIA. . 4 Jakarta Pusat E-mail: enrico_simanjuntak@yahoo. 3 Mengevaluasi kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa dalam masyarakat demokratis di Indonesia INDIKATOR : 1. BAB IV PERUSAHAAN PERS Pasal 9 1. Landasan Hukum Pers Indonesia 1. 3. Hukum Pers di India Sejarah. media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. sitem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara berhukum bangsa Indonesia. Pengertian Humas/Public Relations Humas (hubungan Masyarakat) merupakan terjemahan bebas dari istilah Public Relations/PR atau bisa disebut juga Human Relations/PR. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk. 12). Simbol Lex Heraldik. Dalam konteks pers, kebebasan yaitu dapat mengeluarkan pikiran dan pendapat melalui media massa. Video Cetak Dibaca: 11164526. Pasal 28 UUD 1945 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,. Landasan hukum mengenai kebebasan pers di Indonesia secara jelas dibahas dalam beberapa Undang-Undang Negara Indonesia yang dibuat setelah era reformasi yang. H. com – Perkembangan pers Indonesia di era orde lama dibagi menjadi tiga masa, yaitu masa revolusi fisik, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Kata Kunci: Kebebasan Pers, Demokrasi, Sistem Politik, KONSEP SISTEM PERS INDONESIA Sistem pers di Indonesia tidakUUD 1945. Landasan konstitusional Hukum pers di tanah air juga harus sesuai dengan landasan konstitusional atau sesuai UUD 1945. Kode Etik Jurnalistik b. Periode Sensor Preventif. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum. Berikut dibawah ini adalah beberapa tips seputar cara mengirim press release tersebut ke media nasional Indonesia yang wajib kamu pahami, diantaranya yaitu: 1. Merdeka. 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi melalui keputusan presiden no. SK Menpan Nomor 84/1993, tentang Jabatan Fungsional. UU ini disusun dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tertera pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia sedang berada di dalam medan tempur Artificial Intelligence (AI) dunia. com - Menurut Fred S. Dokumen uu 40/1999 atau uu pers ini menjelaskan hakikat serta aturan yang diperlukan untuk memperkuat pers di era. 14 Bambang Poernomo. (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Pengertian Pers, Ciri, Dasar Hukum, Fungsi, Peranan dan Jenis Pers Menurut Para Ahli Terlengkap – Secara etimologis, pers berasal dar bahasa Belanda “Persen” yang dalam bahasa inggris “Press” yang berarti menekan. Di bawah ini yang merupakan ciri kebebasan pers di Indonesia adalah, kecuali a. Berbicara dasar hukum kebebasan pers di indonesia, mari kita mulai dari yang. Jabatan. Ulasan lengkap landasan kebebasan pers di indonesia. Landasan Idiil Pancasila Landasan Konstitusional UUD 1945 7 UU No. Landasan hukum. Sedangkan. Dewan pers telah menerbitkan Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) berdasarkan UU No. 39 tahun 2000 Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. MAKALAH HUKUM PERS Eksistensi TV Sebagai Media Penyiaran di Indonesia PENDAHULUAN A. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pasal yang berkaitan dengan kebebasan pers hanya dapat ditemukan pada Pasal 28, Pasal 28E Ayat 2, dan. 3. l. Landasan Hukum Pers. Adapun landasan hukum kebebasan pers di Indonesia termaksud dalam : Undang-undang No. a. M JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDRALAYA 2015 f i KATA PENGANTAR Puji syukur saya. 1 Periode Sensor Preventif Pada periode ini setiap karya cetak diwajibkan untuk disortir terlebih dahulu, dan harus mendapatkan surat ijin terbit. 40 Tahun 1999 pasal 6 adalah : 1. Di Indonesia, hoax marak sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak gencarnya kampanye di media sosial. c. PP Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi. com – Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. EPI jadi hukum positif, karena kewajiban mengikuti EPI jadi salah satu ketentuan dalam P3 & SPS P3 & SPS: Lembaga penyiaran wajib berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia . UUD memiliki peranan penting dan tinggi di Indonesia, sehingga di gunakan agar pers tidak semena-mena dan menghianati landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun tahapan membuat berita hingga berita terbit adalah sebagai berikut. Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini di maksudkan untuk menganalisis kebebasan pers di Indonesia pada masa Era Reformasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima sila Pancasila memuat hak asasi manusia dengan penjabaran. Dalam hal ini, bagaimanapun juga asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law tetap berlaku terhadap semua warga negara Indonesia termasuk para wartawan, yang notabene adalah insan pers. Hukum ( serapan dari bahasa Arab: حكم) adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Kebebasan Pers – Pengertian / Landasan / Materi / Negatif / Pelajaran / Pendidikan. Hukum memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu serta masyarakat. Berikut beberapa undang-undang yang mengatur kebebasan berpendapat. Menurut Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bagir Manan, ada 3 syarat yang harus terpenuhi agar perlindungan hukum dan penegakan hukum bisa mewujudkan keadilan, yakni: Aturan hukum dibuat dengan cara-cara yang sesuai dengan kesadaran hukum, sekaligus ditegakkan secara benar, dan adil. Ia ditahan. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. 40 tahun 1999 pasal 6 adalah : Pancasilalah yang membuat sistem hukum di Indonesia jadi mempunyai roh. Sejarah Pers Indonesia. Landasan hukum bentuk NKRI dapat ditemukan pada antara lain:. Bila sejarah pers Indonesia dimulai sejak berdirinya Koran pertama tahun 1744, maka sejarah hukum media di Indonesia dimulai sejak keluarnya peraturan hukum tentang media yang pertama di Indonesia, yaitu tatkala Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch-Indie tahun 1856. 40 Tahun 1998 tentang pers. Problematik Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dan Hukum Pers -Wina Armada Sukardi – Klinik Etika dan Hukum Media Diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 19-20 Pebuari 2016. 37. Menurut Pasal 1 angka 4 UU No. H. Landasan tersebut ialah landasan Idiil (Sila ke II Pancasila), landasan konstitusional (Pembukaan UUD 1945 alinea I dan IV), dan landasan Operasional (GBHN atau Garis garis Besar Haluan Negara). Undang-undang No. Tetapi, tahukah kamu landasan hukum NKRI? Baca juga: NKRI: Latar Belakang, Makna dan Tujuan. KEJI yang diterbitkan oleh Dewan Pers berisi 11 Pasal yakni: Pasal 1, Wartawan Indonesia bersikap Independen, menghasilkan beritaIndikator 2 Mendeskripsikan perkembangan pers di Indonesia. 11 Asas-Asas Pers yang Berlaku Universal dan di Indonesia. Dasar negara ini menjadi sangatlah penting karena menyangkut soal entitas bangsa. Закон О Прессе (Zakon O Presse)), Merupakan Segala Sesuatu Yang Mengatur Seputar Pers, Mulai Dari. Landasan Hukum Lembaga Negara di Indonesia. Asas Keadilan,. Aktivis mengikuti aksi kamisan ke-588 yang digelar oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). Berdasarkan KBBI, yuridis berarti menurut hukum atau secara hukum. Menguraikan beberapa landasan. 2. 1. Menurut Keputusan Dewan Pers No 79/XIV/1974 tertanggal 1 Desember 1974 yang ditandatangani Menpen Mashuri, SH. 91 Reviews · Cek Harga: Shopee. Seperti yang telah kita ketahui bahwa landasan yang ada di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa macam seperti yang telah saya. 21 th. Landasan hukum pers di Indonesia atau landasan nasional merupakan dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang dijadikan sebagai pijakan untuk menjalankan fungsi dan peranan pers. hukum Indonesia, 5. , M. Kebebasan UUD 1945 PENUGASAN 2. Landasan Pers Menurut Keputusan Dewan Pers No. Landasan Ideal, ialah Pancasila sila ke 3 yakni Persatuan Indonesia” Landasan Konstitusional, ialah UUD 1945 Pembukaan alinea. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia sedang berada di dalam medan tempur Artificial Intelligence (AI) dunia. Regulasi Penyiaran di Indonesia E. Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menjadi landasan konstitusi negara saja. Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen utama yang dimiliki oleh negara. Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatur tentang pers. Pers tidak lagi terkungkung oleh SIUPP sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, juga sebagai kekuatan keempat dala demokrasi. 1 Pengertian dan Makna Kemerdekaan Pers 137 4. Polri. Download Now. 40 tahun 1999 tentang Pers, fungsi pers ada lima, yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, dan lembaga ekonomi (bisnis). Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatur tentang pers. Penguatan status perusahaan juga diperkuat melaluai Pasal 9 Ayat (2) yang mewajibkan perusahaan pers untuk berbentuk salah satu badan hukum yang diakui di Indonesia. Undang-undang No. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 41 halaman. Tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang adalah kondisi informasi yang tertib, teratur, dan harmonis terutama mengenai arus informasi atau pesan dalam penyiaran antara pusat dan daerah, antarwilayah di Indonesia, serta antara Indonesia dan dunia internasional. Hal ini berarti pers Indonesia juga memiliki hak yang sama dengan badan hukum lain yang berdiri. com - Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 11. Landasan hukum berdirinya koperasi adalah UU Perkoperasian. Dokumen ini merupakan salah satu seri Standar Nasional Pengindonesiaan yang disusun oleh Komnas HAM untuk memberikan pedoman bagi penerjemah dan penyunting dalam mengindonesiakan istilah-istilah hak asasi manusia. . Salah satu yg dijadikan landasan hukum dlm persatuan & kesatuan bangsa ialah sila ke 3 dari pancasila, undang-undang dasar negara dijadikan sebagai landasan hukum, lebih lengkapnya. 16 13 A. Jakarta, IDN Times - Salah satu amanat reformasi 1998, yaitu adanya Undang-Undang (UU) Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang mengatur tentang kebebasan dan kerja pers di Indonesia. Sebagai media komunikasi, pers mempunyai dasar hukum yang kuat. Pasal 10 Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan. Adapun untuk fungsi pers secara umum dalam. Profesional Pers Pasal 28 dan 28F L. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”), wartawan. Landasan yuridis atau landasan hukum pers diutamakan dalam UU nomor 40 tahun 1999. Sistem pers di Indonesia dan di negara mana pun sangat bergantung pada keadaan lingkungan sekitar yang terdiri dari ideologi negara, sikap politik, nilai masyarakat, kondisi sosial & ekonomi masyarakat dan variabel variabel lainnya.